Tragedi kebakaran yang merenggut nyawa sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) di Distrik Tai Po, Hong Kong, pada November 2025 lalu, menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban di tanah air. Lebih dari sekadar kehilangan orang terkasih, mereka kini harus bergulat dengan labirin birokrasi, minimnya informasi yang jelas, serta absennya pendampingan negara yang memadai. Tiga bulan pasca-kejadian, pertanyaan mendasar pun muncul: di manakah peran negara dalam situasi krisis ini?
Jeratan Birokrasi dan Informasi Terfragmentasi
Alih-alih mendapatkan uluran tangan, keluarga korban justru dihadapkan pada kompleksitas sistem administrasi yang seolah tak berujung. Informasi terkait klaim BPJS Ketenagakerjaan, santunan kematian, kompensasi kecelakaan kerja, hingga prosedur hukum di Hong Kong, tersebar di berbagai institusi tanpa adanya satu pun kanal resmi yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan kebingungan, memperpanjang ketidakpastian, dan menambah beban psikologis bagi keluarga yang tengah berduka.
Observasi yang dilakukan oleh Beranda Migran, sebuah organisasi yang fokus pada isu pekerja migran, menemukan bahwa informasi seringkali diterima secara terpotong-potong, terlambat, atau bahkan saling bertentangan. Hal ini menciptakan disorientasi dan membuat keluarga merasa terombang-ambing tanpa kepastian.
Pendampingan yang Reaktif dan Formalitas
Keluarga korban mengeluhkan bahwa "pendampingan" yang diberikan oleh negara cenderung bersifat reaktif dan sekadar formalitas. Sosialisasi mengenai hak-hak korban baru dilakukan setelah keluarga secara aktif mencari informasi, bukan sebagai bagian dari respons krisis yang sistematis dan terstruktur. Tidak ada mekanisme pendampingan komprehensif yang menggabungkan dukungan psikososial, bantuan hukum, dan advokasi lintas negara dalam satu kerangka yang utuh.
Peran Krusial Komunitas dan Masyarakat Sipil
Di tengah absennya negara, peran komunitas dan organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting. Beranda Migran, bersama dengan jaringan relawan dan organisasi pendukung lainnya, aktif memberikan pendampingan bagi keluarga korban. Mereka menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas yang bertujuan untuk membantu keluarga memahami hak-hak mereka, menavigasi proses hukum, serta mengelola dampak psikososial akibat kehilangan.
Direktur Eksekutif Beranda Migran, Hanindha Kristy, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi yang dihadapi keluarga korban. "Keluarga korban tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga kehilangan arah tentang harus ke mana dan kepada siapa mereka meminta pendampingan. Dalam kondisi seperti ini, ketiadaan sense of crisis dari negara menjadi sangat terasa," ujarnya.
Potensi Penipuan dan Eksploitasi
Ketiadaan mekanisme krisis yang terintegrasi juga membuka celah bagi potensi penipuan, tekanan sosial, dan praktik tidak bertanggung jawab terhadap keluarga korban. Tanpa kanal informasi resmi yang jelas dan mudah diakses, keluarga menjadi rentan terhadap misinformasi dan eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Urgensi Sistem Pendampingan Negara yang Komprehensif
Kasus Tragedi Tai Po menjadi potret buram penanganan krisis lintas negara yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Situasi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan sistem pendampingan negara yang responsif, terkoordinasi, dan berperspektif peka krisis. Sistem ini harus mencakup penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses, dukungan psikososial, bantuan hukum, serta advokasi lintas negara.
Pendampingan berbasis komunitas yang saat ini menjadi tumpuan utama keluarga korban membuktikan bahwa kehadiran negara yang nyata, terintegrasi, dan berpihak pada korban sangatlah krusial. Negara tidak boleh absen dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada warganya, terutama dalam situasi krisis yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Kegagalan dalam memberikan pendampingan yang memadai hanya akan menambah beban penderitaan keluarga korban dan mencoreng citra negara di mata dunia.
