Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan mobile banking dalam setiap transaksi. Instruksi ini merupakan bagian dari upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Barru. Penegasan ini disampaikan saat High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan peluncuran QRIS SIAP Pasar, evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I Tahun 2026, serta penyerahan SPPT PBB-P2 dan DHKP Tahun 2026 di Kantor Bupati Barru, Kamis (23/4/2026).
Digitalisasi Bukan Lagi Pilihan, Tapi Keharusan
Dalam sambutannya, Abustan A. Bintang menekankan bahwa digitalisasi daerah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan di era modern ini. Ia mengingatkan bahwa penggunaan transaksi digital akan membawa efisiensi, keamanan, dan kecepatan dalam pengelolaan keuangan daerah. "Negara mengeluarkan biaya besar untuk mencetak uang kertas. Dengan digital, kita efisien, aman, dan cepat," ujarnya. Ia bahkan mengancam akan menurunkan nilai kinerja kepala dinas yang masih kedapatan menggunakan uang tunai dalam bertransaksi.
Instruksi ini berlaku untuk seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru, termasuk kepala desa, lurah, camat, dan kepala puskesmas. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem pembayaran digital secara menyeluruh. Sebelumnya, capaian digitalisasi di Barru dinilai rendah karena metode penghitungan yang hanya mencakup nasabah Bank Sulselbar. Padahal, sebagian besar ASN menggunakan bank lain seperti BRI, BNI, dan Mandiri.
Edukasi Masyarakat untuk Mitigasi Risiko
Meskipun mendorong digitalisasi, Wakil Bupati Abustan A. Bintang juga mengingatkan pentingnya perlindungan masyarakat dari potensi risiko kejahatan digital. Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama seluruh perbankan untuk menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti baliho, banner, dan pendampingan langsung di pasar-pasar.
"QRIS itu positif, tapi tidak sedikit juga risikonya. Kesalahan ketik transfer, penipuan digital itu nyata. Edukasi harus masif. Jangan sampai masyarakat menjadi korban," pesannya. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa digitalisasi berjalan seiring dengan peningkatan literasi digital dan keamanan masyarakat.
Optimalkan PAD dan Potensi Ekonomi Desa
Selain fokus pada digitalisasi, pertemuan tersebut juga membahas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barru. Wakil Bupati menyoroti capaian PAD yang hingga April 2026 belum mencapai 25 persen. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, seperti Dinas PU, Perhubungan, Kesehatan, hingga sektor pariwisata.
Abustan A. Bintang menginstruksikan seluruh OPD untuk bergerak aktif dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, retribusi, dan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ia bahkan mengusulkan pelibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mendukung satuan tugas PAD, termasuk dalam penegakan kepatuhan masyarakat terhadap pajak dan perizinan.
Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi perhatian khusus. Wakil Bupati meminta camat, lurah, dan kepala desa untuk tidak hanya menunggu, tetapi aktif turun langsung ke masyarakat dengan pendekatan humanis. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya pembaruan data objek pajak agar sesuai dengan kondisi riil, termasuk penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap perkembangan nilai ekonomi lahan dan bangunan.
Lebih lanjut, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa, khususnya melalui pemanfaatan lahan tidur. Kabupaten Barru memiliki potensi besar dari lahan perhutanan sosial seluas hampir 7.000 hektar serta TORA lebih dari 2.000 hektar yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Wakil Bupati meyakini bahwa sektor pertanian akan menjadi tulang punggung ekonomi daerah di masa depan.
Sinergi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Wakil Bupati juga meminta dukungan lebih besar dari sektor perbankan, tidak hanya dalam penyaluran kredit konsumtif, tetapi juga kredit produktif dan penguatan kewirausahaan masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran tenaga lapangan perbankan untuk tidak sekadar menawarkan pinjaman, tetapi juga membimbing masyarakat dalam membangun usaha.
Seluruh upaya ini, menurut Wakil Bupati, bermuara pada visi besar Bupati Barru, yakni "Sejahtera Lebih Cepat". Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, perbankan, hingga masyarakat, untuk bekerja kolaboratif dan inovatif dalam mencapai target tersebut. "Tidak ada hasil tanpa kerja keras. Kalau kita ingin masyarakat sejahtera lebih cepat, maka kita juga harus bergerak lebih cepat," pungkasnya.
Pertemuan penting ini dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, pimpinan perbankan di Kabupaten Barru, kepala pasar, dan undangan lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen seluruh pihak terkait untuk mendukung upaya digitalisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barru.
