Penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dalam sebuah operasi militer yang melibatkan serangan udara dan pengerahan pasukan khusus Amerika Serikat, telah mengguncang dunia internasional. Operasi yang dilakukan di luar wilayah AS tanpa persetujuan pemerintah Venezuela dan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB ini, memicu perdebatan sengit mengenai pelanggaran hukum internasional dan preseden berbahaya bagi negara-negara berkembang.
Operasi ini bukan sekadar upaya penegakan hukum terhadap satu individu. Lebih dari itu, operasi ini dipandang sebagai manuver geopolitik untuk menata ulang pengaruh di Amerika Latin, khususnya mengingat cadangan minyak Venezuela yang sangat besar, terbesar di dunia dengan 303,2 miliar barel. Cadangan ini menjadikan Venezuela sebagai pemain strategis dalam peta kekuatan global, terutama dengan hubungannya yang erat dengan China, Rusia, dan Iran. Di tengah situasi ini, muncul kembali wacana tentang kembalinya perusahaan-perusahaan Amerika ke sektor energi Venezuela, menunjukkan adanya jalinan kepentingan ekonomi, politik, dan strategis yang kompleks.
Pelanggaran Piagam PBB dan Erosi Hukum Internasional
Sejak 1945, dunia berupaya membangun tatanan internasional yang berdasarkan pada hukum, bukan kekuatan. Piagam PBB menjadi fondasi dari tatanan ini, dengan prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekuatan. Penggunaan kekuatan hanya dibenarkan dalam dua situasi: bela diri atau otorisasi Dewan Keamanan PBB.
Namun, operasi AS di Venezuela jelas tidak memenuhi kedua kondisi tersebut. Geoffrey Robertson KC, seorang ahli hukum internasional, bahkan menyebut operasi ini sebagai pelanggaran Piagam PBB dan tindakan agresi karena tidak dapat dibenarkan sebagai bela diri atau penegakan hukum biasa. Mahkamah Internasional (ICJ) juga telah berulang kali menegaskan bahwa larangan penggunaan kekuatan adalah norma fundamental, menolak dalih keamanan atau kepentingan nasional sebagai pembenaran operasi militer tanpa mandat PBB.
Preseden Berbahaya dan Efek Domino Global
Intervensi di Venezuela membuka pintu bagi preseden berbahaya yang dapat mengancam stabilitas global. Jika negara-negara kuat merasa bebas untuk bertindak sepihak tanpa menghiraukan hukum internasional, maka tatanan dunia yang berdasarkan pada aturan akan runtuh.
Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh peluncuran “Board of Peace” oleh Presiden AS Donald Trump di World Economic Forum 2026. Forum ini, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik di luar kerangka PBB, mengirimkan sinyal bahwa mekanisme multilateral yang ada sedang ditinggalkan. Dino Patti Djalal, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia 2014, menekankan bahwa Indonesia perlu mengevaluasi keterlibatannya jika forum semacam itu melenceng dari tujuan perdamaian dan prinsip hukum internasional.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan mengingat ketegangan geopolitik yang sudah ada, seperti tekanan terhadap Iran di Timur Tengah dan perebutan pengaruh di Arktik. Semua ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ruang dan sumber daya semakin terbuka dipraktikkan. Jika standar hukum digantikan oleh standar kekuatan, setiap krisis politik dan kepentingan strategis akan semakin mudah diubah menjadi pembenaran tindakan sepihak.
Peran Indonesia dalam Menjaga Perdamaian Dunia
Indonesia, dengan politik bebas aktifnya, memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia dan menegakkan hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menekankan pentingnya menghormati Piagam PBB, kedaulatan, serta penyelesaian konflik secara damai.
Indonesia dapat memainkan peran aktif melalui ASEAN atau OKI, mengadvokasi mekanisme PBB, atau memfasilitasi dialog multilateral untuk penyelesaian damai. Strategi ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945, yang menegaskan peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kasus Venezuela bukan hanya tentang satu negara. Ini adalah ujian bagi tatanan internasional. Jika hukum internasional diabaikan, negara-negara dengan kekuatan dominan akan semakin leluasa bertindak sewenang-wenang. Hari ini Venezuela, besok bisa siapa saja. Dalam kondisi demikian, perdamaian dan keamanan global akan menjadi rapuh karena hukum gagal berfungsi sebagai pembatas kekuasaan. Dunia internasional, termasuk Indonesia, harus bersatu untuk mencegah erosi hukum internasional dan memastikan bahwa semua negara, besar maupun kecil, diperlakukan dengan adil dan setara.
