Warga Kelurahan Tamangapa, khususnya di sekitar Jalan Bintang Lima, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami krisis akibat keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang menjadikan wilayah permukiman mereka sebagai lokasi pembuangan sampah darurat. Ratusan kepala keluarga kini terpaksa menghirup udara tercemar dan menghadapi ancaman kesehatan akibat limpahan sampah yang menggunung.
Krisis Sampah Makassar: TPA Overcapacity dan Jalan Rusak
Persoalan ini berakar dari kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa yang sudah kritis. TPA seluas 19,1 hektar tersebut kewalahan menampung volume sampah Kota Makassar yang mencapai lebih dari seribu ton per hari. Kondisi overcapacity diperparah oleh cuaca ekstrem. Hujan deras yang mengguyur Makassar beberapa bulan terakhir mengakibatkan jalan akses menuju TPA Tamangapa rusak parah, berubah menjadi kubangan lumpur yang menyulitkan truk pengangkut sampah untuk melintas. Kerusakan alat berat di lokasi TPA semakin memperparah situasi.
Menghadapi situasi darurat ini, Pemkot Makassar mengambil jalan pintas dengan menunjuk kawasan Bintang Lima sebagai lokasi pembuangan sampah sementara. Keputusan ini, alih-alih menyelesaikan masalah, justru memindahkan beban dan dampak negatif ke wilayah permukiman warga.
Protes Warga dan Dampak Lingkungan
Penunjukan Bintang Lima sebagai TPA darurat memicu gelombang protes dari warga. Mereka merasa hak atas lingkungan yang sehat dan nyaman telah dirampas. Bau busuk menyengat mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan merembes ke dalam rumah. Air lindi, cairan hitam beracun hasil pembusukan sampah, mencemari tanah dan sumber air warga, mengancam kesehatan keluarga, terutama anak-anak.
"Bukan cuma bau yang bikin kami resah, tapi air lindi hitam dari tumpukan sampah itu merembes sampai ke halaman dan sumur kami! Kami ini manusia, bukan tempat sampah," ujar Daeng Cacce, seorang warga Bintang Lima, dengan nada geram.
Dampak ekonomi juga dirasakan oleh warga Bintang Lima. Pedagang kaki lima dan penjual makanan di sekitar lokasi terpaksa gulung tikar karena tidak ada lagi pembeli yang mau mendekat.
Aksi Blokade dan Negosiasi dengan Pemerintah
Puncak kemarahan warga terjadi pada Kamis, 2 April 2026. Setelah berbagai upaya protes tidak diindahkan, warga Bintang Lima turun ke jalan dan memblokir akses utama menuju kawasan tersebut. Aksi blokade ini melumpuhkan lalu lintas dan menyebabkan kemacetan parah. Ratusan kendaraan, termasuk truk pengangkut sampah dan kendaraan pribadi, terjebak dalam kemacetan.
Setelah negosiasi alot antara perwakilan warga dan Pemkot Makassar, tercapai kesepakatan. Pemerintah berjanji akan segera mendatangkan alat berat untuk membersihkan tumpukan sampah di Bintang Lima dan menghentikan pembuangan sampah ke wilayah tersebut.
Trauma dan Ancaman Kesehatan
Meskipun blokade berhasil dibuka dan sampah mulai dibersihkan, luka dan trauma psikologis masih membekas di benak warga Bintang Lima. Mereka khawatir dengan ancaman kesehatan akibat pencemaran lingkungan. Genangan air lindi yang masih tertinggal menjadi momok menakutkan yang mengintai kesehatan anak-anak mereka.
"Kami ini memang orang dibawah, tapi apakah harga nyawa dan kesehatan anak cucu kami lebih murah dari sampah orang-orang kaya?" lirih seorang bapak tua yang ikut dalam aksi blokade. "Kami tidak menuntut fasilitas mewah dari pemerintah. Kami cuma mengemis satu hal: tolong, biarkan kami bernapas di rumah kami sendiri tanpa rasa mual dan takut sakit."
Langkah Selanjutnya dan Tantangan Pengelolaan Sampah Kota Makassar
Pemkot Makassar perlu segera mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah ini. Penanganan TPA Tamangapa yang overcapacity harus menjadi prioritas. Peningkatan infrastruktur, modernisasi sistem pengelolaan sampah, dan optimalisasi peran masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya adalah beberapa langkah yang perlu diambil. Perlu juga dipertimbangkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan, seperti pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).
Kasus Bintang Lima menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan memperhatikan dampak lingkungan. Solusi instan yang hanya memindahkan masalah ke wilayah lain bukanlah jawaban yang tepat. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan partisipatif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh warga Kota Makassar.
