Bogor, Jawa Barat – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menggalakkan transformasi fundamental dalam sistem pengawasan internalnya. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, secara tegas menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemnaker harus bertransformasi dari sekadar lembaga yang reaktif mencari temuan, menjadi unit proaktif yang berfokus pada pencegahan masalah sejak dini. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Itjen Kemnaker Tahun 2026 yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat.
Pergeseran Paradigma Pengawasan
Perubahan paradigma pengawasan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan akuntabel. Selama ini, Itjen seringkali dipandang sebagai unit yang bertugas mencari kesalahan setelah program atau kegiatan berjalan. Padahal, idealnya, pengawasan internal harus menjadi bagian integral dari proses perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sebelum terjadi.
Menaker Yassierli menekankan bahwa pengawasan internal seharusnya tidak dipersepsikan sebagai beban administratif, melainkan sebagai instrumen penting untuk memastikan program ketenagakerjaan berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. "Perubahan ini penting agar pengawasan internal tidak dipersepsikan sebagai beban, melainkan menjadi bagian dari solusi untuk memastikan program ketenagakerjaan berjalan bersih, efektif, dan tepat sasaran," ujarnya.
Itjen Sebagai Mitra Strategis
Dalam visi baru ini, Itjen diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis bagi unit-unit kerja di lingkungan Kemnaker. Artinya, Itjen tidak hanya bertugas melakukan audit dan investigasi, tetapi juga memberikan konsultasi, pendampingan, dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Dengan demikian, setiap unit kerja dapat bekerja lebih efektif dan efisien, serta terhindar dari potensi masalah hukum atau administratif.
Peran strategis ini juga mencakup kemampuan Itjen dalam mendeteksi risiko secara dini. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis dan potensi kerawanan di setiap unit kerja, Itjen dapat memberikan peringatan dini (early warning) kepada pimpinan dan membantu mereka mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.
Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan
Untuk mendukung transformasi ini, Menaker Yassierli mendorong pemanfaatan teknologi informasi, termasuk Big Data dan Artificial Intelligence (AI), dalam sistem pengawasan. Pendekatan berbasis data ini dinilai penting untuk membangun sistem deteksi dini yang lebih akurat dan efektif.
Dengan memanfaatkan Big Data dan AI, Itjen dapat menganalisis data secara komprehensif untuk mengidentifikasi pola risiko, memetakan potensi penyimpangan, dan mengidentifikasi hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan program. Teknologi ini juga dapat membantu Itjen dalam melakukan monitoring dan evaluasi program secara real-time, sehingga dapat memberikan umpan balik yang cepat dan akurat kepada pimpinan.
Mengubah Citra Itjen
Lebih lanjut, Yassierli juga menekankan perlunya perubahan cara pandang terhadap Itjen. Ia ingin mengubah citra Itjen dari "Awas Ada Itjen" menjadi "Untung Ada Itjen". Artinya, keberadaan Itjen harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemnaker. Keberhasilan Itjen tidak seharusnya diukur dari banyaknya temuan, melainkan dari sejauh mana potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Untuk mewujudkan hal ini, Itjen harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh unit kerja, serta memberikan layanan yang responsif dan profesional. Itjen juga harus mampu memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh unit kerja, bukan hanya sekadar mencari kesalahan.
Implikasi dan Langkah Selanjutnya
Transformasi pengawasan internal ini memiliki implikasi yang luas bagi Kemnaker. Dengan sistem pengawasan yang lebih efektif dan preventif, diharapkan pelaksanaan program ketenagakerjaan akan berjalan lebih lancar, akuntabel, dan tepat sasaran. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan kesejahteraan pekerja, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Sebagai langkah selanjutnya, Kemnaker akan menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengimplementasikan transformasi pengawasan internal ini. Rencana aksi ini akan mencakup berbagai kegiatan, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia Itjen, pengembangan sistem informasi pengawasan, dan penyusunan pedoman pengawasan yang lebih modern dan efektif. Kemnaker juga akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga pengawasan lainnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal.
