Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara pada Selasa, 10 Maret 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk menjajaki dan memperkuat sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan lembaga penegak hukum dalam mengoptimalkan program kerja sosial yang memberikan dampak signifikan melalui pelatihan kerja. Pertemuan ini menekankan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada pembinaan dan peningkatan keterampilan bagi pelaku tindak pidana.
Memperluas Makna Kerja Sosial Melalui Pelatihan Vokasi
Pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah bagaimana mengintegrasikan program pelatihan kerja ke dalam pelaksanaan kerja sosial yang selama ini menjadi bagian dari sistem peradilan. Wamenaker Afriansyah Noor menekankan bahwa Kemnaker memiliki fasilitas yang memadai, seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada para pelaku tindak pidana yang menjalani hukuman kerja sosial.
“Pelaksanaan kerja sosial tentu harus memiliki wadah yang konkret seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan yang berada di bawah Kemnaker. Karena itu, perlu dibuka kerja sama mengenai bagaimana pelaku tindak pidana menjalankan hukumannya sekaligus mendapatkan pelatihan kerja yang bermanfaat bagi dirinya, sehingga pada akhirnya juga memberi manfaat di tengah masyarakat,” ujar Afriansyah Noor.
Dengan memberikan pelatihan kerja yang relevan, diharapkan para pelaku tindak pidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga memperoleh bekal keterampilan yang dapat meningkatkan potensi mereka untuk kembali produktif di masyarakat setelah masa hukuman selesai. Hal ini sejalan dengan prinsip restorative justice, yang menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.
Pentingnya Koordinasi Lintas Lembaga
Afriansyah Noor juga menyoroti pentingnya koordinasi yang kuat antara Kemnaker dan lembaga penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi yang efektif akan memastikan bahwa program-program yang bersentuhan dengan aspek hukum dapat memberikan manfaat sosial yang nyata dan terukur. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih terarah, terukur, dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, menyambut baik inisiatif ini dan menilai bahwa penguatan koordinasi lintas lembaga merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas program kerja sosial. Harli Siregar berharap bahwa sinergi antara Kemnaker dan Kejati Sumatera Utara dapat menghasilkan kerja sama yang lebih konkret, sehingga pelaksanaan kerja sosial dapat menjadi bagian integral dari pembinaan yang memberikan keterampilan, memperkuat kebermanfaatan, dan menghadirkan dampak positif bagi masyarakat.
Dampak Positif dan Implikasi Jangka Panjang
Inisiatif ini berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi pelaku tindak pidana, pelatihan kerja dapat menjadi peluang untuk memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan prospek kerja setelah menjalani hukuman. Bagi masyarakat, program ini dapat mengurangi potensi residivisme atau pengulangan tindak pidana, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih produktif dan aman.
Selain itu, sinergi antara Kemnaker dan Kejati Sumatera Utara dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Jika program ini berhasil diterapkan dan dievaluasi secara positif, bukan tidak mungkin akan direplikasi di wilayah lain, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan sumber daya manusia dan penegakan hukum di Indonesia.
Langkah Selanjutnya dan Harapan
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Kemnaker dan Kejati Sumatera Utara akan membentuk tim kerja yang bertugas untuk merumuskan rencana aksi yang konkret dan terukur. Rencana aksi ini akan mencakup identifikasi jenis pelatihan kerja yang relevan, penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta mekanisme pelaksanaan dan evaluasi program.
Diharapkan, melalui kerja sama yang erat dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, program pelatihan kerja bagi pelaku tindak pidana ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa dan negara. Inisiatif ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada pembinaan dan pemberdayaan, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.
