Surabaya, Jawa Timur – Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, pada tanggal 27 November 2025, menjadi momentum penting bagi pemetaan inovasi di berbagai daerah di Jawa Timur. Pertemuan ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai kabupaten/kota, termasuk perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan perangkat daerah lainnya, untuk bertukar pengalaman, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan strategi dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah yang berkelanjutan.
Mendorong Inovasi dari Tingkat Daerah
FGD ini menyoroti beragam pendekatan dan inisiatif yang dilakukan oleh masing-masing daerah dalam mendorong inovasi. Banyuwangi, misalnya, menekankan pentingnya menjadikan inovasi sebagai budaya kerja, meskipun regulasi formal masih dalam proses penyusunan. Daerah ini memilih pendekatan pragmatis, yaitu "inovasi berjalan lebih dulu, payung hukum menyusul," dengan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan awal. Inovasi "Janji Cinta" yang mendapatkan penghargaan Inotec menjadi contoh bagaimana inovasi, meski berdampak makro masih dalam proses, diharapkan dapat memberikan efek bergulir yang positif.
Probolinggo juga aktif menggelar ajang inovasi daerah setiap tahunnya. Para inovator yang berhasil meraih penghargaan difasilitasi dalam pengurusan hak cipta dan diseminasi melalui berbagai kanal, termasuk podcast. Pembentukan Asosiasi Inovator (AIPRO) pada tahun 2024 melibatkan akademisi untuk memperkuat kolaborasi dan pertukaran gagasan. Pemerintah daerah juga memberikan insentif berupa tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 20-30 persen bagi para juara tingkat kabupaten.
Tantangan dan Strategi Pengembangan
Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, tantangan dalam pengembangan inovasi daerah tetap ada. Ngawi mengakui bahwa budaya inovasi masih dalam tahap penguatan. Banyak inovasi lahir dari inisiatif individu masyarakat, sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai membangun sistem pelaporan rutin berbasis indikator Indeks Inovasi Daerah (IID). Pendekatan yang digunakan serupa dengan Banyuwangi, yaitu inovasi dijalankan terlebih dahulu, kemudian diformalkan melalui peraturan bupati.
Lamongan menjadi contoh daerah yang telah memiliki payung hukum yang kuat berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Inovasi Daerah serta Perbup Nomor 27 Tahun 2023. Inovasi juga telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyediakan reward berupa uang pembinaan dan piagam penghargaan.
Peran Pentahelix dalam Ekosistem Inovasi
Bangkalan, dari Madura, melaporkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 22 inovasi yang dikirimkan ke IID. Regulasi telah tersedia dalam bentuk perbup, dengan komitmen kepala daerah dan pendekatan pentahelix sebagai penguat ekosistem. Program Gebyar Inovasi Pendidikan dan diseminasi inovasi kesehatan terus dilakukan. Inovasi daun agel bahkan masuk Top 15 nasional, meskipun tantangan adopsi teknologi oleh masyarakat masih menjadi catatan. Pada tahun 2025, Bangkalan juga mengembangkan inovasi Command Center untuk penguatan layanan publik berbasis data.
Tuban telah memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah serta perbup pendukung. Lomba inovasi rutin digelar dengan kategori OPD. Hingga 2025, Tuban memfasilitasi dua Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal dan 17 hak cipta, bekerja sama dengan perguruan tinggi. Reward berupa uang pembinaan dan fasilitasi HKI menjadi bentuk apresiasi bagi inovator.
Inovasi Berdampak Makro di Surabaya
Sebagai tuan rumah, Pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwa inovasi diarahkan untuk memberikan dampak makro. Melalui lomba inovasi "Suroboyo" sejak 2022, berbagai kampung tematik dibentuk agar masyarakat dapat menunjukkan kreativitas dan kemandirian. Surabaya telah memiliki peraturan wali kota terkait inovasi dan tengah mengajukan perda. Ekosistem inovasi diperkuat melalui pameran yang mempertemukan inovator dengan dunia usaha. Inovasi padat karya serta inovasi data Surabaya menjadi contoh terobosan yang dirancang untuk memperkuat tata kelola berbasis data dan pemberdayaan masyarakat.
Menuju Ekosistem Inovasi Berkelanjutan
FGD ini menyoroti beberapa pola bersama dalam pengembangan inovasi daerah di Jawa Timur. Pertama, banyak daerah menerapkan pendekatan "inovasi dulu, regulasi menyusul," dengan perbup sebagai payung awal sebelum perda disahkan. Kedua, reward dan fasilitasi HKI menjadi instrumen penting untuk menjaga motivasi inovator. Ketiga, kolaborasi pentahelix – melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media – menjadi fondasi penguatan ekosistem inovasi.
Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), rendahnya adopsi teknologi oleh masyarakat, hingga kebutuhan integrasi inovasi agar berdampak makro. Forum ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi untuk menyusun strategi bersama, sehingga inovasi daerah tidak berhenti pada ajang penghargaan, melainkan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Langkah selanjutnya adalah merumuskan rekomendasi konkret berdasarkan hasil FGD untuk kemudian diimplementasikan oleh masing-masing daerah.
